Tugas Studi Kasus A.1 , B.1 , B.2

Lembaga Audit Pemerintah TIM AUDIT KINERJA KANTOR DIREKTORAT PERIMBANGAN KEUANGAN Kertas Kerja Audit Indeks A.1 Auditee              : Kantor DJPK Tahun Buku       : 2012 Dibuat Oleh       : Juni Ariyanto Di-review Oleh : Moch. Bara Ampera PEMAHAMAN ATAS ENTITAS YANG DIAUDIT Tujuan Memahami Kantor Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Langkah-langkah   1.      Wawancara dengan manajemen da staf kunci.   2.      Review kebijakan-kebijakan, pengarahan-pengarahan, dan dokumen-dokumen.   3.      Review laporan kinerja entitas serta laporan mengenai rencana kerja prioritasnya.   4.      Review peninjauan fisik terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh entitas.   5.      Telusi dan sistem dan prosedur pengendalian.   6.      Analisis hubungan antara pemanfaatan sumber daya dan hasilnya.   7.      Identifikasi risiko entitas..   8.      Review laporan-laporan audit yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk laporan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya. Hasil   1.      Gambaran Umum Entitas   2.      Pemahaman atas Input, Proses, dan Output Entitas.   3.      Informasi lainnya.

Lembaga Audit Pemerintah  TIM AUDIT KINERJA  KANTOR DIREKTORAT PERIMBANGAN KEUANGAN Kertas Kerja Audit Indeks B.1 Auditee              : Kantor DJPK Tahun Buku       : 2012 Dibuat Oleh       : Juni Ariyanto Di-review Oleh : Moch. Bara Ampera IDENTIFIKASI AREA KUNCI Tujuan Menetukan area kunci Langkah-langkah  1.   Analisis untuk menentukan area audit potensial dengan menggunakan pendekatan faktor pemilihan pada lima tugas utama DJPK, yaitu :    a.     perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.    b.    Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.    c.     Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.    d.    Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.    e.    Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan area audit potensial adalah sebagai berikut :   a.      Risiko manajemen, yaitu risiko bahwa ntitas atau area yang akan diaudit melakukan tindakan yang ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.   b.      Signifikansi, yaitusignifikansi dari suatu area audit yang berkaitan dengan tingkat besar kecilnya pengaruh kegiatan tersebut terhadap entitas secara keseluruhan. Di sini tim audit berfokus pada tingkat materialitas finansialnya.   c.       Dampak potensial dari audit kinerja, yang meliputi unsure efektifitas, peningkatan perencanaan, pengendalian, dan penegelolaan, serta peningkatan akuntabilitas efisiensi, ekonomi, dan kepentingan mutu pelayanan. Dalam hal ini peningkatan pengendalian dan pengeloalaan dimasukan sebagai salah satu factor pertimbangan dalam pembobotan karena entitas yang diaudit melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Derah.   d.      Auditabilitas, berkaitan dengan tim audit dalam melaksanakan sudit berdasarkan standard professional. 2.   Aanalisis untuk menentukan area kunci berdasarkan area dengan memerhatikan beberapa faktor sebagai berikut.   a.      Risiko manajemen, yaitu risiko manajemen tidak tercapainya ‘3E’ (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).   b.      Signifikansi, yaitu menilai apakah suatu kegiatan dalam area audit secara komparatif memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan lainnya dalam objek audit secara keseluruhan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain Materialitas keuangan, Batas kritis keberhasilan, Visibilitas.   c.       Dampak hasil pemeriksaan, yaitu pengaruh hasil audit terhadap perbaikan atas area yang diaudit. Oleh karena entitas yang diaudit adalah Sekretariat Jenderal Kemenkeu yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, maka unsur lain yang juga harus dilihat dalam “dampak hasil pemeriksaan” adalah apakah tugas Sekretariat Jenderal Kemenkeu tersebut dapat berjalan dengan baik dengan adanya audit kinerja ini.   d.      Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional. Hasil 1. Area Audit Potensian Dari kelima area audit potensial yang ada dipilih satu area audit yaitu ‘Perumusan standar, norma, pedoman, criteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. Area Kunci Area kunci yang akan dianalisis oleh tim audit berdasarkan hasil analisis pelaksanaan audit di lapangan adalah pada proses perumusan standar norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Lembaga Audit Pemerintah  TIM AUDIT KINERJA  KANTOR DIREKTORAT PERIMBANGAN KEUANGAN Kertas Kerja Audit Indeks B.2 Auditee              : Kantor DJPK Tahun Buku       : 2012 Dibuat Oleh       : Juni Ariyanto Di-review Oleh : Moch. Bara Ampera PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT Tujuan Menetapkan tujuan audit tetap ( firm audit objective ) dan lingkup audit. Langkah-langkah 3.  Tentukan tujuan audit tetap berdasarkan area kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Tentukan lingkupaudit dengan langkah-langkah sebagai berikut :    a. Manfaatkan informasi dari tahap audit sebelumnya    b.Sesuaikan lingkup audit    c. Gunakan pertimbangan professional    d. Pertimbangkan karakteristik objek audit Hasil Tujuan Audit Tetap Dari 5 area potensial yang ada, tim audit melihat area ‘Perumusan standar, norma, pedoman, criteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah’ adalah area yang paling penting untuk dilakukan audit dikarenakan area ini akan menetukan hasil kinerja dari DJPB mengenai pertimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Derah. Berdasarkan pertimbangan di atas pemeriksaan akan lebih berfokus pada penilaian efektifitas pengelolaan administrasi, pelaksanaan prosedur, dan akuntabilitas pada proses perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga diharapkan hasil dari audit ini dapat meningkatkan mutu kinerja dari aparat DJPK serta akuntabilitasnya. Dengan demikian, perumusan tujuan audit tetap adalah : “Menilai efektifitas pengelolaan administrasi, pelaksanaan prosedur, dan akuntabilitas pada proses perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah’. Untuk memenuhi tujuan di atas, audit akan menilai : Apakah struktur organisasi dan pengelolaan keuangan telah mendukung pelaksanaan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ? Apakah proses perumusan tersebut sudah sesuai denganprosedur yang ditetapkan ? Apakah pelaksaan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan baik ? Lingkup Audit Tahun anggaran yang di audit adalah tahun 2011-2012. Lingkup kegiatan yang diperiksa dalam audit meliputi pelaksaan prosedur, administrasi, dan akuntabilitas. Lingkup kegiatan yang diuji dalam audit berdasarkan pemilihan area kunci yang telah dilakukan mencakup satu area kunci, yaitu pada perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lokasi audit berada di kantor DJPK Jakarta Pusat. Audit pada instansi eselon-eselon lain hanya bersifat konfirmasi. Juni Ariyanto/20/3J akuntansi/STAN